Get Adobe Flash player

Peta Kecamatan

LAKIP KECAMATAN DAU TAHUN 2011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas  dan kewajiban pemerintahan adalah  menciptakan regulasi  pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban  masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural  dan memperkuat persatuan  kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa  dengan menerapkan nilai-nilai dan  norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa.  Dalam  pelaksanaannya diperlukan  penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan  sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah.  Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom  karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti  disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah  Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud  pada ayat 1  dipimpin oleh  Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan  sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan  yang meliputi :

  1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
  3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
  4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan  fasilitas pelayanan umum.
  5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
  6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
  7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus memperhitungkan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Dau Tahun 2011 adalah memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Dau yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Malang maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif  mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Dau tahun 2011 adalah :

  1. Sebagai input dalam rangka perbaikan  pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;
  2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Dau;
  3. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
  4. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
    1. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya dan sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

1.3 Gambaran Umum

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Malang berlandaskan pada :

1.  Peraturan Daerah Kabupaten Malang : Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

2. Peraturan Bupati Malang No 40 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

Tugas Kecamatan adalah :

  1. Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan;
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk lebih jelas mengenai Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dau dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dau

Jumlah Aparatur di Kantor Camat Dau adalah 18 orang yang terdiri dari  laki-laki sejumlah 12 orang dan perempuan 6 orang. Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Dau terbagi menjadi :

  • Kondisi  Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan III            :         14     orang

Golongan  II            :          2      orang

Golongan   I             :           –       orang

Sukwan                   :            2     orang

Jumlah                    :          18     orang

  • Kondisi  Aparatur berdasarkan Pendidikan  :

Sarjana Strata 2        :           2      orang

Sarjana Strata 1        :           7      orang

D-3                        :           1      orang

SLTA                      :           7      orang

SLTP                      :           1      orang

Jumlah                    :          18     orang

  • Kondisi  Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan  :

Sepama/Diklatpim III   :         1      orang

Adum/Diklatpim IV      :         5      orang

Jumlah                     :          6     orang

Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Dau terdapat 10 (sepuluh) orang dengan rincian sebagai berikut :

Eselon  III a            :            1       orang

Eselon  III b            :            1       orang

Eselon  IV a             :            5       orang

Eselon  IV b             :            3       orang

Jumlah                    :           10    orang

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Dau  terdiri dari :

  1. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK / RA dan SD / MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun menajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;
  2. Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;
  3. Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) Memiliki tugas fungsional antara lain:
  • Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
  • Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
  • Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
  • Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
  1. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. mempunyai tugas fungsional pokok yakni  melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian;
  2. Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas fungsional pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan;
  3. Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan;
  4. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana ( PLKB ) mempunyai tugas fungsional pokok yang di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yakni meliputi : pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Dau meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

1)     Rumah Dinas Camat

2)     Rumah Dinas Sekretaris Kecamatan

3)     Ruang Rapat

4)     Perkantoran Satu Atap

5)     Ruang Piket / Operator Radio Panggil

6)     Ruang Kerja Camat

7)     Ruang Kerja Sekretariat

8)     Ruang Kerja Seksi

9)     Ruang Operator Komputer dan data

10) Ruang Pelayanan

11) Ruang area bebas merokok

12) Mushola

13) Kamar mandi dan WC.

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Dau antara lain :

Roda empat 2(dua)buah dengan rincian :

  • 1 unit Toyota Kijang Tahun 2002
  • 1 unit Suzuki APV Tahun 2007

Roda dua 7 (tujuh) buah dengan rincian :

  • 5 unit Honda Legenda Tahun 2005
  • 1 unit Suzuki Exnos Tahun 1997
  • 1 unit Yamaha RX Special Tahun 1995

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah  6 (enam) unit, meja, kursi, mesin ketik, telepon, modem dan alat pendukung pencetakan KTP dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.

1.4 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Dau Tahun 2011 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
  3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 23 Nopember 2011 Nomor 11 tahun 2011 perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 serta Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2012;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang);
    1. Peraturan Bupati Malang No 40 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

1.5 Sistematika

Sistematika penulisan  dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Dau Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1        Latar Belakang

1.2       Maksud dan Tujuan

1.3       Gambaran Umum

1.4       Dasar Hukum

1.5      Sistematika

BAB II.  RENCANA STRATEJIK

2.1          Rencana Stratejik

  1. Visi
  2. Misi
  3. Tujuan

2.2          Rencana Kinerja

  1. Sasaran dan Indikator Sasaran
  2. Program
  3. Kegiatan

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1              Pengukuran Kinerja

3.2              Evaluasi Kinerja

3.3              Analisis Akuntabilitas Kinerja

3.4              Akuntabilitas Keuangan

BAB IV. PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

RENCANA STRATEJIK

2.1 Rencana Stratejik

  1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Kabupaten Malang tahun 2010 – 2015 adalah “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya saing atau MADEP MANTEB”. Dalam mendukung Visi Kabupaten Malang maka Kecamatan Dau memantapkan Visi : Penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan yang akuntabel untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Malang Madep Manteb di Kecamatan Dau.

  1. Misi

Guna mewujudkan Visi tersebut terdapat misi Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015 yang harus dilaksanakan dan perlu diimplementasikan secara komprehensif terdapat 8 (delapan) butir yaitu :

  1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya;
  2. Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis.
  3. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM;
  4. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib dan damai;
  5. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur;
  6. Mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing;
  7. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
    1. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Berdasarkan Misi Kabupaten Malang diatas maka Kecamatan Dau memantapkan Misi : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.

  1. Tujuan

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka Kecamatan Dau mempunyai tujuan sebagai berikut  :

  1. Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan;
  2. Meningkatkan pelayanan di bidang ekonomi dan pembangunan;
  3. Meningkatkan pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban;
  4. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan dan aset;
  5. Meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial.

2.2 Rencana Kinerja

  1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Adapun sasaran rencana kinerja yaitu : Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Dau secara Optimal.

Sedangkan indikator sasaran rencana kinerja yaitu : Terwujudnya pelayanan masyarakat di Kecamatan Dau secara maksimal.

  1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.  Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Dau maka program-program yang telah dilaksanakan tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
    1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
  1. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.  Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan  kegiatan :
  • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
  • Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  • Penyediaan Alat Tulis Kantor
  • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  • Penyediaan Makanan dan Minuman
  • Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalan Ke Luar Daerah
  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan  kegiatan :
  • Pemeliharaan Gedung Kantor
  • Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan  kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan formal
  2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dengan  kegiatan berupa  Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Kecamatan Dau. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerjaguna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan  pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (1) data internal yang dimiliki Satuan Kerja Kecamatan Dau dan (2) data eksternal, berasal dari luar Satuan Kerja Kecamatan Dau baik data primer maupun data sekunder.

Pengukuran kinerja Satuan Kerja Kecamatan Dau mencakup :

  1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dan masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
  2. Tingkat pencapaian sasaran Satuan Kerja Kecamatan Dau yang merupakan pencapaian target dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan pada dokumen rencana kerja.

3.2 Evaluasi Kinerja

Secara umum Satuan Kerja Kecamatan Dau telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Dau  Kabupaten Malang tahun 2011 – 2015.

Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2011 pada Satuan Kerja Kecamatan Dau memiliki pencapaian kinerja baik (> 80%) dan mencapai kinerja sesuai target  sebagaimana  dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1

Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Kecamatan Dau tahun 2011

No Program Paket Kegiatan Pencapaian (%) Keterangan
1 2 3 4 5
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 80
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 90
Penyediaan Alat Tulis Kantor 80
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90
Penyediaan Makanan dan Minuman 90
Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalan Ke Luar Daerah 90
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Gedung Kantor 95
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 90
3 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 90
4 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 80

3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Dau dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

  1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
  2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur;
  3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
  4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Dau meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

  1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

–          Visi dan misi organisasi yang jelas;

–          Kekuatan hokum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan;

–          Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan;

–          Kewenangan koordanasi di tingkat kecamatan;

–          Adanya sarana dan prasarana.

Kelemahan ;

–          Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai;

–          Belum adanya SPM Kecamatan Dau;

–          Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya;

–          Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi;

–          Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan.

  1. Lingkungan Eksternal

Peluang :

–          RPJM Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015;

–          Agenda pembangunan tahunan kabupaten Malang;

–          Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan;

–          Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kulaitas prasarana wilayah dan pelayanan publik;

–          Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan;

–          Dukungan dan partisipasi masyarakat luas;

–          Diklat peningkatan kualitas aparatur;

–          Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat;

–          Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Ancaman :

–          Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten;

–          Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;

–          Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan;

–          Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya;

–          Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat;

–          Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat;

–          Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pemerintah Kecamatan  Dau merupakan pelaksana penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Dau secara Optimal.  Dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Dau  Kabupaten Malang tahun 2011 – 2015 kebijakan umum pengelolaan keuangan Satuan Kerja Kecamatan Dau diarahkan pada pelaksanaan tugas – tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan Dau Tahun 2011 bahwa jumlah anggaran awal adalah sebesar Rp. 150.164.000,- dan  setelah mengalami Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi sebesar Rp. 140.164.000,-. Indikator dan tolak ukur kinerja Kantor Kecamatan Dau berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 dapat drlihat pada tabel  berikut ini :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 4.200.000,-
Keluaran Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, air dan tenaga listrik 12 Bulan
Hasil Tersedianya alat komunikasi, air bersih dan tenaga listrik 12 Bulan
Manfaat Operasional kantor kantor optimal dan terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan sehat 12 Bulan
Dampak Kinerja organisasi meningkat 80 %
  1. 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 14.100.000,-
Keluaran Terselenggaranya administrasi keuangan 12 Bulan
Hasil Tersedianya anggaran dinas tepat waktu 100 %
Manfaat Pelaksanaan kegiatan kantor tepat waktu dengan hasil yang optimal 100 %
Dampak Kinerja organisasi meningkat 90 %
  1. 3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 1.264.000,-
Keluaran Terselenggaranya penyedian ATK 12 Bulan
Hasil Tersedianya ATK 12 Bulan
Manfaat Pelaksanaan kegiatan administrasi kantor optimal 100 %
Dampak Kinerja organisasi meningkat 80 %
  1. 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 3.500.000,-
Keluaran Terselenggaranya  pengadaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan
Hasil Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kantor 100 %
Manfaat Pelaksanaan surat menyurat lancar 100 %
Dampak Kinerja organisasi meningkat 90 %
  1. 5. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 15.000.000,-
Keluaran Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman 24 Kali
Hasil Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi 100 %
Manfaat Pelaksanaan rapat efektif dan efisien 100 %
Dampak Kinerja organisasi meningkat 90 %
  1. 6. Kegiatan Rapat-rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 15.900.000,-
Keluaran Terselenggaranya koordinasi dengan instansi terkait 100 %
Hasil Koordinasi antar instansi terkait efektif 100 %
Manfaat Tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan dapat optimal 100 %
Dampak Kinerja organisasi meningkat 90 %
  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  2. 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 12.500.000,-
Keluaran Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 750 m2
Hasil Kondisi gedung kantor yang bersih dan terawat 750 m2
Manfaat Terwujudnya kenyamanan lingkungan kerja 12 Bulan
Dampak Citra organisasi positif 95 %
  1. 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 7.500.000,-
Keluaran Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 7 Unit
Hasil Tersedianya kendadaraan dinas/ operasional yang siap pakai 7 Unit
Manfaat Mobilitas aparat lancar 12 Bulan
Dampak Kinerja organisasi meningkat 90 %
  1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  2. 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp.  1.200.000,-
Keluaran Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal 2 Org
Hasil Peningkatan kualitas SDM 2 Org
Manfaat Peningkatan kinerja aparatur 80 %
Dampak Kinerja organisasi meningkat 90 %
  1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
  1. 1. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 65.000.000,-
Keluaran Terselenggaranya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 24 Kali
Hasil Terjaminnya pelaksanaan kebijakan KDH di Kecamatan Dau 12 Bulan
Manfaat Tercapainya ujuan dan sasaran kebijakan KDH 80 %
Dampak Peningkatan pelayanan kepada masyarakat 80 %

BAB IV

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Dau dalam  mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Malang di Kecamatan Dau.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Dau ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Dau. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Dau ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Malang  secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kinerja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

  1. Penetapan status hukum dokumen laporan ini, sehingga implementasinya bersifat  mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Pengkomunikasian/sosialisasi akuntabilitas kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi akuntabilitas kinerja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.
  3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja yang telah dibuat.
  4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
    1. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Akhirnya dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dau yang telah dibuat bersama-sama ini dapat menjadi tolak ukur, bahan pertimbangan dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Dau, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu mewujudkan Kecamatan Dau Yang Madep Manteb.


Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *