Get Adobe Flash player

Peta Kecamatan

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

CAMAT – DAU
TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Camat mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagiman dimaksud dalam pasal 5, camat mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan embaga-lembaga lainnya;
11. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;

SEKRETARIS
KECAMATAN DAU
TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Sekretaris mempunyai tugas :
1. Melaksanakan koordinasi perencanaan,evaluasi dan pelaporan program Kecamatan,pengolahan urusan kepegawaian,urusan umum yang melipiti kegiatan surat menyurat,penggandaan, perlengkapan rumah tangga,hubungan masyarakat,urusan keuangan ;
2. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagiman dimaksud dalam pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :
1. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejatteraan pegawai dan pendidkan pelatihan pegawai;
3. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. Penyelenggraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan Daerah;
5. Penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
6. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
7. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang Kecamatan, evaluasi dan pelaporan;

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN DAU
TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
3. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan Kecamatan;
4. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris Kantor;
5. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
6. Melaksanakan kebersihan dan keamanan Kantor;
7. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

SUB BAGIAN KEUANGAN KECAMATAN DAU
TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
2. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhubungan anggaran;
3. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungkjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
4. Menyiapkan bahan penyusuann rencana strategis Kecamatan;
5. Menghimpun mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
6. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayran hak-hak keuangan lainnya;
7. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
8. Mengkomplikasikan dan penyusunan laporan hsil laporan perencanaan dan lporan akuntabilitas Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KECAMATAN DAU
TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
4. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
5. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
6. Melaksankan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
7. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
8. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
9. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
10. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAU
TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
1. Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
2. Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
3. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN DAU
TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
1. Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
3. Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
4. Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEPEMUDAAN KECAMATAN DAU
TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan mempunyai tugas :
1. Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
2. Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
3. Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
4. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
5. Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisensi di dalam kehidupan sehari-hari;
6. Membantu penanganan masalah-maslah sosila dan bencana alam;
7. Melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

SEKSI EKBANG & PP KECAMATAN DAU
TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Seksi Ekonomi Pembangunan dan pembedayaan Perempuan mempunyai tugas :
1. Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ekonimi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan ;
2. Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan pean serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian perencanaan lingkungan;
3. Mengusulkan perencanaan rehab bangunan sekolah, peningkatan jalan Desa serta mengusulkan pembanguan di Tingkat Kecamatan dan Desa;
4. Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
5. Melaksankan pembinaankeberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolahan Lingkungan (RKL);
6. Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;
7. Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KECAMATAN DAU
TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksankan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagimana dimaksud pada ayat 2, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Beranda
taman mainan

KUNJUNGAN KOMANDAN LANUD ABDUL RAHMAN SALEH DALAM ACARA FAMILY GATERING KE KAWASAN AGRO WISATA PETIK JERUK DI DESA SELOREJO KEC. DAU

KUNJUNGAN KOMANDAN LANUD ABDUL RAHMAN SALEH DALAM ACARA FAMILY GATERING KE KAWASAN AGRO WISATA PETIK JERUK DI DESA SELOREJO KEC. DAU

Dau,31 Agustus 2013,Komandan Lanud Abdul Rahman Saleh tiba di Pos I yang telah disiapkan, diterima oleh Bapak Camat Dau ( Drs. Suliadi,M.SI ) dan Muspika Dau. Dau,31 Agustus 2013, Peserta Family Gatering dari Abdul Rahman Saleh berfoto bersama. Dau,31 Agustus 2013, Bapak Camat Dau beserta Ib

[ read more ]

MALAM TASYAKURAN MEMPERINGATI HUT RI KE-68 TH.2013 DI KECAMATAN DAU

MALAM TASYAKURAN MEMPERINGATI HUT RI KE-68 TH.2013 DI KECAMATAN DAU

Dau,16 Agustus 2013, Pukul 20.00 WIB di Pendopo Kecamatan Dau di laksanakan Malam Tasyakuran HUT RI, kali ini PHBN Kec. Dau melaksanaan malam tasyakuran lagi yang sempat beberapa puluh tahun tidak dilaksanakan. Dengan mengundang Dinas/ Instansi, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Pepabri, Veteran

[ read more ]

APEL KORPRI TANGGAL 17 PEBRUARI 2014 DI HALAMAN UPT PENYULUH PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN DAU.

APEL KORPRI TANGGAL 17 PEBRUARI 2014 DI HALAMAN UPT PENYULUH PERTANIAN DAN KETAHANAN  PANGAN KECAMATAN DAU.

Dau, tanggal 17 Pebruari 2014, pukul 08.00 WIB Apel KORPRI diselenggarakan di Halaman UPT Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Dau, dengan dilanjutkan rapat dinas dan berakhir pada pukul 11.30 WIB sebagai pembina apel Bapak Camat Dau ( Drs. SULIADI, M.Si ).

[ read more ]

LAKIP KECAMATAN DAU TAHUN 2011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas  dan kewajiban pemerintahan adalah  menciptakan regulasi  pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban  masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural  dan memperkuat persatuan  kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa  dengan menerapkan nilai-nilai dan  norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa.  Dalam  pelaksanaannya diperlukan  penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan  sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah.  Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom  karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti  disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah  Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud  pada ayat 1  dipimpin oleh  Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan  sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan  yang meliputi :

  1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
  3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
  4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan  fasilitas pelayanan umum.
  5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
  6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
  7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus memperhitungkan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Dau Tahun 2011 adalah memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Dau yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Malang maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif  mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Dau tahun 2011 adalah :

  1. Sebagai input dalam rangka perbaikan  pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;
  2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Dau;
  3. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
  4. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
    1. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya dan sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

1.3 Gambaran Umum

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Malang berlandaskan pada :

1.  Peraturan Daerah Kabupaten Malang : Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

2. Peraturan Bupati Malang No 40 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

Tugas Kecamatan adalah :

  1. Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan;
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk lebih jelas mengenai Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dau dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dau

Jumlah Aparatur di Kantor Camat Dau adalah 18 orang yang terdiri dari  laki-laki sejumlah 12 orang dan perempuan 6 orang. Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Dau terbagi menjadi :

  • Kondisi  Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan III            :         14     orang

Golongan  II            :          2      orang

Golongan   I             :           –       orang

Sukwan                   :            2     orang

Jumlah                    :          18     orang

  • Kondisi  Aparatur berdasarkan Pendidikan  :

Sarjana Strata 2        :           2      orang

Sarjana Strata 1        :           7      orang

D-3                        :           1      orang

SLTA                      :           7      orang

SLTP                      :           1      orang

Jumlah                    :          18     orang

  • Kondisi  Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan  :

Sepama/Diklatpim III   :         1      orang

Adum/Diklatpim IV      :         5      orang

Jumlah                     :          6     orang

Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Dau terdapat 10 (sepuluh) orang dengan rincian sebagai berikut :

Eselon  III a            :            1       orang

Eselon  III b            :            1       orang

Eselon  IV a             :            5       orang

Eselon  IV b             :            3       orang

Jumlah                    :           10    orang

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Dau  terdiri dari :

  1. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK / RA dan SD / MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun menajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;
  2. Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;
  3. Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) Memiliki tugas fungsional antara lain:
  • Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
  • Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
  • Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
  • Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
  1. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. mempunyai tugas fungsional pokok yakni  melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian;
  2. Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas fungsional pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan;
  3. Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan;
  4. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana ( PLKB ) mempunyai tugas fungsional pokok yang di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yakni meliputi : pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Dau meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

1)     Rumah Dinas Camat

2)     Rumah Dinas Sekretaris Kecamatan

3)     Ruang Rapat

4)     Perkantoran Satu Atap

5)     Ruang Piket / Operator Radio Panggil

6)     Ruang Kerja Camat

7)     Ruang Kerja Sekretariat

8)     Ruang Kerja Seksi

9)     Ruang Operator Komputer dan data

10) Ruang Pelayanan

11) Ruang area bebas merokok

12) Mushola

13) Kamar mandi dan WC.

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Dau antara lain :

Roda empat 2(dua)buah dengan rincian :

  • 1 unit Toyota Kijang Tahun 2002
  • 1 unit Suzuki APV Tahun 2007

Roda dua 7 (tujuh) buah dengan rincian :

  • 5 unit Honda Legenda Tahun 2005
  • 1 unit Suzuki Exnos Tahun 1997
  • 1 unit Yamaha RX Special Tahun 1995

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah  6 (enam) unit, meja, kursi, mesin ketik, telepon, modem dan alat pendukung pencetakan KTP dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.

1.4 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Dau Tahun 2011 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
  3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 23 Nopember 2011 Nomor 11 tahun 2011 perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 serta Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2012;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang);
    1. Peraturan Bupati Malang No 40 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

1.5 Sistematika

Sistematika penulisan  dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Dau Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1        Latar Belakang

1.2       Maksud dan Tujuan

1.3       Gambaran Umum

1.4       Dasar Hukum

1.5      Sistematika

BAB II.  RENCANA STRATEJIK

2.1          Rencana Stratejik

  1. Visi
  2. Misi
  3. Tujuan

2.2          Rencana Kinerja

  1. Sasaran dan Indikator Sasaran
  2. Program
  3. Kegiatan

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1              Pengukuran Kinerja

3.2              Evaluasi Kinerja

3.3              Analisis Akuntabilitas Kinerja

3.4              Akuntabilitas Keuangan

BAB IV. PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

RENCANA STRATEJIK

2.1 Rencana Stratejik

  1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Kabupaten Malang tahun 2010 – 2015 adalah “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya saing atau MADEP MANTEB”. Dalam mendukung Visi Kabupaten Malang maka Kecamatan Dau memantapkan Visi : Penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan yang akuntabel untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Malang Madep Manteb di Kecamatan Dau.

  1. Misi

Guna mewujudkan Visi tersebut terdapat misi Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015 yang harus dilaksanakan dan perlu diimplementasikan secara komprehensif terdapat 8 (delapan) butir yaitu :

  1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya;
  2. Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis.
  3. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM;
  4. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib dan damai;
  5. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur;
  6. Mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing;
  7. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
    1. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Berdasarkan Misi Kabupaten Malang diatas maka Kecamatan Dau memantapkan Misi : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.

  1. Tujuan

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka Kecamatan Dau mempunyai tujuan sebagai berikut  :

  1. Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan;
  2. Meningkatkan pelayanan di bidang ekonomi dan pembangunan;
  3. Meningkatkan pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban;
  4. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan dan aset;
  5. Meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial.

2.2 Rencana Kinerja

  1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Adapun sasaran rencana kinerja yaitu : Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Dau secara Optimal.

Sedangkan indikator sasaran rencana kinerja yaitu : Terwujudnya pelayanan masyarakat di Kecamatan Dau secara maksimal.

  1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.  Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Dau maka program-program yang telah dilaksanakan tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
    1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
  1. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.  Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan  kegiatan :
  • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
  • Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  • Penyediaan Alat Tulis Kantor
  • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  • Penyediaan Makanan dan Minuman
  • Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalan Ke Luar Daerah
  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan  kegiatan :
  • Pemeliharaan Gedung Kantor
  • Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan  kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan formal
  2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dengan  kegiatan berupa  Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Kecamatan Dau. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerjaguna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan  pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (1) data internal yang dimiliki Satuan Kerja Kecamatan Dau dan (2) data eksternal, berasal dari luar Satuan Kerja Kecamatan Dau baik data primer maupun data sekunder.

Pengukuran kinerja Satuan Kerja Kecamatan Dau mencakup :

  1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dan masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
  2. Tingkat pencapaian sasaran Satuan Kerja Kecamatan Dau yang merupakan pencapaian target dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan pada dokumen rencana kerja.

3.2 Evaluasi Kinerja

Secara umum Satuan Kerja Kecamatan Dau telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Dau  Kabupaten Malang tahun 2011 – 2015.

Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2011 pada Satuan Kerja Kecamatan Dau memiliki pencapaian kinerja baik (> 80%) dan mencapai kinerja sesuai target  sebagaimana  dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1

Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Kecamatan Dau tahun 2011

No Program Paket Kegiatan Pencapaian (%) Keterangan
1 2 3 4 5
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 80
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 90
Penyediaan Alat Tulis Kantor 80
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90
Penyediaan Makanan dan Minuman 90
Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalan Ke Luar Daerah 90
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Gedung Kantor 95
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 90
3 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 90
4 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 80

3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Dau dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

  1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
  2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur;
  3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
  4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Dau meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

  1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

–          Visi dan misi organisasi yang jelas;

–          Kekuatan hokum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan;

–          Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan;

–          Kewenangan koordanasi di tingkat kecamatan;

–          Adanya sarana dan prasarana.

Kelemahan ;

–          Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai;

–          Belum adanya SPM Kecamatan Dau;

–          Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya;

–          Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi;

–          Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan.

  1. Lingkungan Eksternal

Peluang :

–          RPJM Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015;

–          Agenda pembangunan tahunan kabupaten Malang;

–          Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan;

–          Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kulaitas prasarana wilayah dan pelayanan publik;

–          Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan;

–          Dukungan dan partisipasi masyarakat luas;

–          Diklat peningkatan kualitas aparatur;

–          Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat;

–          Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Ancaman :

–          Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten;

–          Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;

–          Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan;

–          Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya;

–          Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat;

–          Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat;

–          Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pemerintah Kecamatan  Dau merupakan pelaksana penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Dau secara Optimal.  Dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Dau  Kabupaten Malang tahun 2011 – 2015 kebijakan umum pengelolaan keuangan Satuan Kerja Kecamatan Dau diarahkan pada pelaksanaan tugas – tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan Dau Tahun 2011 bahwa jumlah anggaran awal adalah sebesar Rp. 150.164.000,- dan  setelah mengalami Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi sebesar Rp. 140.164.000,-. Indikator dan tolak ukur kinerja Kantor Kecamatan Dau berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 dapat drlihat pada tabel  berikut ini :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 4.200.000,-
Keluaran Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, air dan tenaga listrik 12 Bulan
Hasil Tersedianya alat komunikasi, air bersih dan tenaga listrik 12 Bulan
Manfaat Operasional kantor kantor optimal dan terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan sehat 12 Bulan
Dampak Kinerja organisasi meningkat 80 %
  1. 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 14.100.000,-
Keluaran Terselenggaranya administrasi keuangan 12 Bulan
Hasil Tersedianya anggaran dinas tepat waktu 100 %
Manfaat Pelaksanaan kegiatan kantor tepat waktu dengan hasil yang optimal 100 %
Dampak Kinerja organisasi meningkat 90 %
  1. 3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 1.264.000,-
Keluaran Terselenggaranya penyedian ATK 12 Bulan
Hasil Tersedianya ATK 12 Bulan
Manfaat Pelaksanaan kegiatan administrasi kantor optimal 100 %
Dampak Kinerja organisasi meningkat 80 %
  1. 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 3.500.000,-
Keluaran Terselenggaranya  pengadaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan
Hasil Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kantor 100 %
Manfaat Pelaksanaan surat menyurat lancar 100 %
Dampak Kinerja organisasi meningkat 90 %
  1. 5. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 15.000.000,-
Keluaran Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman 24 Kali
Hasil Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi 100 %
Manfaat Pelaksanaan rapat efektif dan efisien 100 %
Dampak Kinerja organisasi meningkat 90 %
  1. 6. Kegiatan Rapat-rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 15.900.000,-
Keluaran Terselenggaranya koordinasi dengan instansi terkait 100 %
Hasil Koordinasi antar instansi terkait efektif 100 %
Manfaat Tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan dapat optimal 100 %
Dampak Kinerja organisasi meningkat 90 %
  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  2. 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 12.500.000,-
Keluaran Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 750 m2
Hasil Kondisi gedung kantor yang bersih dan terawat 750 m2
Manfaat Terwujudnya kenyamanan lingkungan kerja 12 Bulan
Dampak Citra organisasi positif 95 %
  1. 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 7.500.000,-
Keluaran Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 7 Unit
Hasil Tersedianya kendadaraan dinas/ operasional yang siap pakai 7 Unit
Manfaat Mobilitas aparat lancar 12 Bulan
Dampak Kinerja organisasi meningkat 90 %
  1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  2. 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp.  1.200.000,-
Keluaran Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal 2 Org
Hasil Peningkatan kualitas SDM 2 Org
Manfaat Peningkatan kinerja aparatur 80 %
Dampak Kinerja organisasi meningkat 90 %
  1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
  1. 1. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 65.000.000,-
Keluaran Terselenggaranya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 24 Kali
Hasil Terjaminnya pelaksanaan kebijakan KDH di Kecamatan Dau 12 Bulan
Manfaat Tercapainya ujuan dan sasaran kebijakan KDH 80 %
Dampak Peningkatan pelayanan kepada masyarakat 80 %

BAB IV

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Dau dalam  mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Malang di Kecamatan Dau.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Dau ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Dau. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Dau ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Malang  secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kinerja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

  1. Penetapan status hukum dokumen laporan ini, sehingga implementasinya bersifat  mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Pengkomunikasian/sosialisasi akuntabilitas kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi akuntabilitas kinerja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.
  3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja yang telah dibuat.
  4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
    1. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Akhirnya dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dau yang telah dibuat bersama-sama ini dapat menjadi tolak ukur, bahan pertimbangan dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Dau, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu mewujudkan Kecamatan Dau Yang Madep Manteb.


Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

RENJA KECAMATAN DAU TAHUN 2012

BAB  I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Secara umum tugas  dan kewajiban pemerintahan adalah  menciptakan regulasi  pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban  masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural  dan memperkuat persatuan  kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa  dengan menerapkan nilai-nilai dan  norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa.  Dalam  pelaksanaannya diperlukan  penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan  sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah.  Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom  karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti  disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah  Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud  pada ayat 1  dipimpin oleh  Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan  sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan  yang meliputi :

  1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
  3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
  4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan  fasilitas pelayanan umum.
  5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
  6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
  7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu  pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang  baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.  Adapun pelaksanaan pembangunan  dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas  maka perlu disusun suatu  Rencana Strategis  yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance).  Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis  Kecataman Dau Tahun 2011 – 2015 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan visi Kabupaten Malang di Kecamatan Dau dalam rangka mencapai masyarakat mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing (MADEP MANTEB).  Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang merupakan dasar dari penilian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan Dau untuk rentang waktu tahun 2011 sampai dengan 2015.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dau tahun 2012 antara lain :

  1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
  2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 )
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang);
  8. Peraturan Daerah Nomor 2  Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Malang Tahun  2010 – 2015.

1.3.   Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Dau tahun 2012 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Dau guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Malang maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif  mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunya Rencana Kinerja Kecamatan Dau tahun 2012 adalah :

  1. Sebagai input dalam rangka perbaikan  pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
  2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Dau;
  3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
  4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4.   Sistimatika Penyusunan

I.    PENDAHULUAN

1.1               Latar Belakang

1.2               Landasan Hukum

1.3               Maksud dan Tujuan

1.4               Sistematika Penyusunan

II.  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN DAU TAHUN LALU

2.1              Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Dau

2.2              Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dau

2.3              Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4              Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5              Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1              Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2              Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Dau

3.3              Program Dan Kegiatan

IV.  PENUTUP

BAB  II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN DAU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Dau

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 – 2011 antara lain :

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

–          Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

–          Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

–          Penyediaan Alat Tulis Kantor

–          Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

–          Penyediaan Makanan dan Minuman

–          Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalan Ke Luar Daerah

  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

–          Pemeliharaan Gedung Kantor

–          Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

  • Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

–          Pendidikan dan Pelatihan Formal

  • Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

–     Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Untuk lebih jelasnya tentang rekap hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Tahun 2011 Kecamatan Dau dapat dilihat Tabel 2.1 pada lampiran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dau

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Dau dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

  • Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
  • Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
  • Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Dau meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

  1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

–          Visi dan misi organisasi yang jelas

–          Kekuatan hokum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan

–          Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan

–          Kewenangan koordanasi di tingkat kecamatan

–          Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan

–          Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai

–          Belum adanya SPM Kecamatan Dau

–          Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya

–          Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi

–          Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

  1. Lingkungan Eksternal

Peluang

–          RPJM Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015

–          Agenda pembangunan tahunan kabupaten Malang

–          Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan

–          Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kulaitas prasarana wilayah dan pelayanan publik

–          Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan

–          Dukungan dan partisipasi masyarakat luas

–          Diklat peningkatan kualitas aparatur

–          Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat

–          Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

–          Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten

–          Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai

–          Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan

–          Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya

–          Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat.

–          Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat

–          Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Dau dapat dilihat Tabel 2.2 pada lampiran.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dau bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1)      Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Malang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah,  potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Malang;

2)      Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3)      Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Malang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali  kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas  masyarakat;

4)      Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

5)      Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang tentang pengembangan bersama bidang pariwisata. Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis diantara 2 ( dua ) Kota dan memiliki potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Dau harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.c

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Dau berdasarkan RKPD Kabupaten Malang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Malang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Dau.

Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2012 dapat dilihat Tabel 2.3 pada lampiran.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Dau pada tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

  1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
  2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
  3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
  4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat  ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Dau maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public.  Oleh sebab itu  kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Dau dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

  1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum  dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya  penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta  melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
    1. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Dau

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka  Kecamatan Dau mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Dau secara Optimal.

3.3. Program Dan Kegiatan

  1. 1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.  Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Dau maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  • Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  • Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
  1. 2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.  Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

–          Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

–          Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

–          Penyediaan Alat Tulis Kantor

–          Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

–          Penyediaan Makanan dan Minuman

–          Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalan Ke Luar Daerah

  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

–          Pemeliharaan Gedung Kantor

–          Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

  • Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

–          Pendidikan dan Pelatihan Formal

  • Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

–          Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2012 Kecamatan Dau dapat dilihat Tabel 3.1 pada lampiran.

BAB  IV

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja  dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Dau dalam  mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Malang di Kecamatan Dau.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Dau. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Dau ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Malang  secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun  2012 atau tahun kedua, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

  1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat  mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
  2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
  3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
  4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
  5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Kabupaten Malang Yang Madep Manteb. Amien.

.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

RENSTRA KECAMATAN DAU TAHUN 2011 – 2015

BAB  I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Secara umum tugas  dan kewajiban pemerintahan adalah  menciptakan regulasi  pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban  masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural  dan memperkuat persatuan  kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa  dengan menerapkan nilai-nilai dan  norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa.  Dalam  pelaksanaannya diperlukan  penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan  sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah.  Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom  karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti  disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah  Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud  pada ayat 1  dipimpin oleh  Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan  sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan  yang meliputi :

  1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
  3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
  4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan  fasilitas pelayanan umum.
  5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
  6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
  7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu  pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang  baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.  Adapun pelaksanaan pembangunan  dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

1.2.  Landasan Hukum

  1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
  2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 )
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang);
  8. Peraturan Daerah Nomor 2  Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Malang Tahun  2010 – 2015.

1.3.   Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Dau ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Dau guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Malang maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif  mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunya rencana strategis Kecamatan Dau ini adalah :

  1. Sebagai input dalam rangka perbaikan  pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang;
  2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, singkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Dau;
  3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
  4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4.   Sistimatika Penulisan

I.    PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

1.2       Landasan Hukum

1.3       Maksud dan Tujuan

1.4       Sistematika Penulisan

II.  GAMBARAN PELAYANAN

2.1          Tupoksi dan Stuktur Organisasi

2.2          Sumberdaya Kecamatan Dau

  1. Kepegawaian
  2. Pejabat Struktural dan Fungsional
  3. Sarana dan Peralatan Kerja Utama
  4. Anggaran Tahun 2006 – 2010 dan Proyeksi

2.3              Tantangan dan Peluang

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1              Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

3.2              Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

3.3              Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4              Isu-isu strategis

IV. VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1       Visi dan Misi Kecamatan Dau

4.2       Tujuan dan Sasaran

4.3       Strategi dan Kebijakan

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

VI. INDIKATOR KENERJA  KECAMATAN DAU YANG MENGACU PADA    TUJUAN DAN SASARAN

VII. PENUTUP

BAB  II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1.  Tupoksi dan Struktur Organisasi

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Malang didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang : Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

2. Peraturan Bupati No 40 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

Tugas Kecamatan adalah :

  • Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan;
    • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

Camat mempunyai tugas ;

  • Membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan , dalam wilayah kecamatan sesuai sebagian kewenangan yang dilimpahkan;
    • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tigasnya.

Camat menyelenggarakan fungsi :

  • Perencanaan kegiatan Kecamatan ;
  • Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
  • Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat , upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan , pemeliharaan dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  di tingkat kecamatan;
  • Pembinaan pemerintahan desa dan  kelurahan ;
  • Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;
  • Penyelenggaraan tata usaha kecamatan ;
  • Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.;
    • Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat  lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

Sekretaris Kecamatan  mempunyai tugas :

  • Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat atau aparatur kecamatan ;
  • Merencanakan dan melaksanakan  kegiatan ketatausahaan  ;
  • Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, evaluasi dan pelaporan;
  • Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
  • Melaksanakan pengelolaan perlengkapan,urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

  • Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  • Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
  • Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan kecamatan;
  • Melaksankan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
  • Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
  • Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
  • Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

  • Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  • Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  • Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggraan anggaran satuan kerja;
  • Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan;
  • Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
  • Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dang anti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
  • Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
  • Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

  • Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
  • Melaksankan penyiapan bahan dan melaksankan kooordinasi dalam menyusun rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
  • Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
  • Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
  • Menyelenggarakan system informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
  • Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
  • Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
  • Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
  • Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Kecamatan;
  • Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

  • Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
  • Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan  pemerintahan umum  dan pemerintahan desa dan kelurahan ;
  • Melaksanakan penghimpunan, pengelolaan bahan dan data serta melaksanakan  kegiatan pemerintahan ;
  • Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
    • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya ;


Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

  • Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
  • Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di  Kecamatan;
  • Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
  • Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan ;
  • Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, idiologi negara, kesatuan  bangsa dan perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
    • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan. Mempunyai tugas :

  • Membantu Camat dalam menyiapkan  bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
  • Menghimpun dan mengolah data dan bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
  • Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
  • Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan  lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi didalam kehidupan sehari-hari;
  • Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda  tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda  terkait masalah  sosial budaya, ketenagaakerjaan dan kemasyarakatan;
  • Membanmtu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam;
    • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ekonomi dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :

  • Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan;
  • Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat  dalam pembangunan, penghijauan, dan pengendalian perencanaan lingkungan;
  • Mengusulkan perencanaan rehap bangunan sekolah, peningkatan jalan desa serta mengusulkan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa;
  • Memberikan rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) izin mendirikan bangunan (IMB) dan penerangan  jalan Umum ( PJU );
  • Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan, sanitasi drainase dan air bersih dan air minum;
  • Melaksakan pembinaan keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) serta rencana pengelolaan lingkungan (RKL);
  • Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;
  • Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera;
    • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pertanahan dan Aset mempunyai tugas :

  • Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan dan Aset;
  • Menginventarisasi kekayaan kecamatan, desa dan kelurahan serta sarana dan prasarana umum;
  • Membantu menyusun program dan pembinaan  di bidang pertanahan;
  • Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang  barang-barang milik negara dan daerah  yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab pemerintah daerah;
  • Mengumpulkan mengolah mensistimasikan  dan memelihara  data barang;
  • Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan  pajak bumi dan bangunan (PBB);
  • Melakukan urusan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi desa dan kelurahan kebersihan serta sarana dan prasarana umum;
    • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

  1. Camat
  2. Sekretaris Camat
  3. Seksi Pemerintahan
  4. Seksi Ketrentraman dan Ketertiban Umum.
  5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
  6. Seksi  Ekonomi  Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan;
  7. Seksi Pertanahan dan Aset;
  8. Kasubag Umum dan Kepegawaian
  9. Kasubag Keuangan

10.  Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

11.  Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelas mengenai Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dau dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini :

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dau

2.2.  Sumberdaya Kecamatan Dau

a.  Kepegawaian

Jumlah Aparatur di Kantor Camat Dau adalah 18 orang yang terdiri dari  laki-laki sejumlah 12 orang dan perempuan 6 orang. Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Dau terbagi menjadi :

  • Kondisi  Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan III                 :           14        orang

Golongan  II                 :             2        orang

Golongan   I                 :             –         orang

Sukwan                        :             2        orang

Jumlah                          :            18       orang

  • Kondisi  Aparatur berdasarkan Pendidikan  :

Sarjana Strata 2            :             2        orang

Sarjana Strata 1            :             7        orang

D-3                              :             1        orang

SLTA                           :             7        orang

SLTP                           :             1        orang

Jumlah                          :            18       orang

  • Kondisi  Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan  :

Sepama/Diklatpim III      :           1        orang

Adum/Diklatpim IV        :           5        orang

Jumlah                            :           6        orang

b.  Pejabat Struktural dan Fungsional

Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Dau terdapat 10 (sepuluh) orang dengan rincian sebagai berikut :

Eselon  III a                  :            1       orang

Eselon  III b                 :            1       orang

Eselon  IV a                 :            5       orang

Eselon  IV b                 :            3       orang

Jumlah                          :           10        orang

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Dau  terdiri dari :

  1. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK / RA dan SD / MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun menajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;
  2. Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;
  3. Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) Memiliki tugas fungsional antara lain:
  • Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
  • Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
  • Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
  • Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
  1. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. mempunyai tugas fungsional pokok yakni  melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian;
  2. Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas fungsional pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan;
  3. Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan;
  4. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana ( PLKB ) mempunyai tugas fungsional pokok yang di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yakni meliputi : pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

c. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Dau meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

1)      Rumah Dinas Camat

2)      Rumah Dinas Sekretaris Kecamatan

3)      Ruang Rapat

4)      Perkantoran Satu Atap

5)      Ruang Piket / Operator Radio Panggil

6)      Ruang Kerja Camat

7)      Ruang Kerja Sekretariat

8)      Ruang Kerja Seksi

9)      Ruang Operator Komputer dan data

10)  Ruang Pelayanan

11)  Ruang area bebas merokok

12)  Mushola

13)  Kamar mandi dan WC.

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Dau yang sekarang ini ada adalah :

Roda empat 2(dua)buah dengan rincian :

  • 1 unit Toyota Kijang Tahun 2002
  • 1 unit Suzuki APV Tahun 2007

Roda dua 6 (enam) buah dengan rincian :

  • 4 unit Honda Legenda Tahun 2005
  • 1 unit Susuki Exnos Tahun 1997
  • 1 unit Yamaha RX Special Tahun 1995

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah  6 (enam) unit, meja, kursi, mesin ketik, telepon, modem dan alat pendukung pencetakan KTP dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.

d.  Anggaran Tahun  2006 – 2010 dan Proyeksi  2011 – 2015

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun di Kecamatan Dau yaitu :

Tahun 2006    sebesar                          :    Rp. 150.000.000,-

Tahun 2007    sebesar                          :    Rp. 150.000.000,-

Tahun 2008    sebesar                          :    Rp. 150.164.000,-

Tahun 2009    sebesar                          :    Rp. 175.164.000,-

Tahun 2010    sebesar                          :    Rp. 150.164.000,-

Untuk lebih jelas anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2006 – 2010 dan proyeksi anggaran tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tabel Anggaran Tahun  2006 – 2010 dan Proyeksi  2011 – 2015

Tahun 2006 2007 2008 2009 2010
Anggaran Rp. 150.000.000 Rp. 150.000.000 Rp. 150.164.000 Rp. 175.164.000 Rp. 150.164.000
Peningkatan Anggaran 0 % 0,10 % 16,65 % -16,65 %
Pertumbuhan

rata rata

0,025 %
Proyeksi Tahun 2011 2012 2013 2014 2015
Proyeksi Anggaran -6,66 % 10 % 1 % 1 % 1 %
Anggaran Rp. 140.164.000

Rp. 154.180.000

Rp. 155.720.000

Rp. 157.270.000

Rp. 158.840.000


2.3.  Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Dau dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

  • Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
  • Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
  • Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
  • Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Dau sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Dau sebagaimana tersebut di bawah ini

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan  :

1)      Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;

2)      Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;

3)      Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk  melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling

4)      Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;

5)      Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain ; Operasi PKL,  Operasi WTS, Waria dan operasi pelajar serta operasi  penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait;

6)       Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;

7)      Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;

8)      Melakukan penataan dan penertiban PKL dan parkir liar di Jalan raya Mulyoagung;

9)      Dan melaksanakan  kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;.

10)  Pembinaan Penambangan Galian C.

11)  Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayon  di desa;.

12)  Mengadakan pekan panutan PBB di desa;.

13)  Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.

14)  Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);

15)  Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Dau;

16)  Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;

17)  Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas seatap dan para sekretaris desa;

18)  Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Dau setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;.

19)  Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun  pihak lainnya;

20)  Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya  peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;

21)  Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Dau;

22)  Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;

23)  Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;

24)  Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;

25)  Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;

26)  Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1)      Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);

2)      Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;

3)      Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;

4)      Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;

5)      Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;

6)      Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;

7)      Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;

8)      Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;

9)      Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan,  ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Dau;

10)  Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyakat (SANIMAS);

11)  Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Desa Mulyoagung;

12)  Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;

13)  Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;

14)  Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemasyarakatan

1)      Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).

2)      Monitoring penyaluran Jamkesgakin;

3)      Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;

4)      Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;

5)      Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;

6)      Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

7)      Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;

8)      Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;

9)      Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Untuk lebih jelas tentang anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Kecamatan Dau dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagaimana pada lampiran.

2.4.  TANTANGAN DAN PELUANG

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1)      Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;

2)      Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat  individualis;

3)      Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;

4)      Fenomena munculnya pemikiran berintegrasi dengan Pemerintah Kota Malang dan Kota Batu, sebagai akibat dari ketidak puasan masyarakat dengan birokrasi pelayanan administrasi kependudukan yang masih terpusat dan ketersediaan insfrastruktur wilayah yang tertinggal atau kurang seimbang bila dibandingkan dengan ketersediaan insfrastruktur wilayah dari 2 (dua ) Pemerintah Kota;

5)      Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;

6)      Income perkapita masyarakat masih rendah;

7)      Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;

8)      Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan  penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1)      Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

2)      Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;

3)      Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

4)      Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;

5)      Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan pembanguan;

6)      Ketersediaan dana APBN dan APBD I dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;

7)      Terdapatnya pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata antara lain : tempat rekreasi, perhotelan dan persewaan mobil;

8)      Tersedianya lembaga pemerhati dan pencinta lingkungan;

9)      Adanya potensi wisata alam, agenda trail adventure tahunan “ Saba Wana “”, Wisata Budaya, sejarah dan edukatif, agro holtikultura, Play Ground;

10)  Posisi wilayah yang strategis yakni diantara 2 (dua) Kota atau Daerah  yaitu Kota Malang dan Kota Batu.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Dau antara lain :

1)      Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;

2)      Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;

3)      Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;

4)      Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;

5)      Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;

6)      Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;

7)      Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;

8)      Wilayah Kabupaten Malang yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan insfrastruktur masyarakat secara lebih memadai;

9)      Keberadaan Pusat Pemerintahan atau Pelayanan admnistrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Visi Kabupaten Malang adalah “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya saing atau MADEP MANTEB”.

Dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Malang maka Kecamatan Dau memantapkan Visi : Penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan yang akuntabel untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Malang Madep Manteb di Kecamatan Dau dan mempunyai Misi : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.

Potensi pertanian, peternakan dan perikanan berada di Desa Selorejo, Desa Gadingkulon, Desa Sumbersekar dan Desa Kucur dengan produk unggulan antara lain : Jeruk keprok batu 55, jeruk baby manis, jamur tiram, susu kambing etawa pasteurisasi, kelinci, kambing PE, ikan nila dan ikan lele. Sedangkan potensi industri berada di Desa Mulyoagung, Desa Sumbersekar dan Desa Petungsewu dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Dau antara lain : Mesin pengolah, kripik ketela pohon, souvenir keramik, souvenir dari bahan tumbuh-tumbuhan, sanitaire dan masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Malang yang :

  1. Mandiri yaitu kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat enterpreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
  2. Agamis yaitu  dalam upaya mewujudkan misi ini maka camat sebagai pimpinan wilayah selalu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama yang banyak terdapat di kecamatan Dau baik level Nasional dan Regional utamanya dalam ikut serta mendorong peningkatan kualitas keagamaan di  masyarakat yang diharapakan dapat ikut beperan serta dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan pembangunan secara menyeluruh  yang pada akhirnya tercipta kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
  3. Demokratis yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam berpikir, bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan;
  4. Produktif yaitu sebagai Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk ± 62.104 jiwa maka potensi tenaga kerja yang sedemikian besar maka perlu didorong pertumbuhan industri, pariwisata sesuai dengan kewenangannya maka camat melakukan fasilitasi dengan memberi kemudahan perizinan, rekomendasi terhadap pelaku industri dan masyarakat umum dan berupaya mendorong sektor swasta untuk menggerakkan industri pariwisata sehingga dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat  dan akan meningkatan perekonomian daerah.
  5. Maju; dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan meningkatnya perekonomian masyarakat  maka camat mendorong pertubuhan pembangunan dengan memfasilitasi setiap rencana kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat dan pelaku usaha dengan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun wilayahnya dengan harapan akan berdampak semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia
  6. Aman; Dalam menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagimana  penjabaran diatas maka perlu ada jaminan keamanan bagi semua lapisan masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya untuk itu maka camat bersama dengan elemen keamanan di tingkat kecamatan menjalain koordinasi dan kesepakatan dalam menentukan kebijakan dan penanganan keamanan wilayah berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku di semua lini kegiatan kemasyarakatan utamanya untuk mendorong kelangsungan pembangunan, dengan demikian akan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia
  7. Tertib; Peran Camat sebagaimana dijabarkan diatas bersama aparat, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat akan berdampak terhadap keselarasan para pimpinan dengan demikian dalam setiap bidang yang dilakukan akan berdampak terhadap perkembangan pembangunan hal ini sangat berpengaruh terhadap semua lini pembangunan  yang pada akhirnya terciptanya kondisi masyarakat semakin patuh masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
  8. Berdaya saing; Dengan  potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta geografis yang dimiliki oleh Kecamatan Dau dan kebijakan-kebiijakan serta peran semua elemen masyarakat dalam usaha memajukan  pembanguna wilayah serta kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh camat yang berdampak pada kondusifnya wilayah Dau maka akan menjadi daerah tujuan bagi pelaku usaha baru.

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Dau dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Malang (Madep Manteb) adalah letak geografis Kecamatan Dau yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Malang termasuk wilayah pengembangan lingkar luar Kota Malang sehingga pertumbuhan Kota Malang mengarah ke Kecamatan Dau baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.

Sebagai wilayah lingkar luar pengembangan kota Malang Kecamatan Dau kaya akan  potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti peninggalan sejarah Candi Badut dan potensi wisata alam serta potensi wisata buatan  antara lain : Agro wisata petik jeruk, wisata bedengan, petungsewu wildlife education center (P-WEC), taman rekreasi sengkaling, taman wisata lembah dieng, museum zoologi dan coban parangtejo di Princi.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Dau  merupakan wilayah dataran tinggi terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

3.4.   Isu-isu strategis

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Dau bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1)      Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Malang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah,  potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Malang;

2)      Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3)      Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Malang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali  kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas  masyarakat;

4)      Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

5)      Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang tentang pengembangan bersama bidang pariwisata. Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis diantara 2 ( dua ) Kota dan memiliki potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Dau harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dari uraian tersebut, mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Malang maka Kecamatan Dau mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan yang akuntabel untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Malang Madep Manteb di Kecamatan Dau.

Misi

Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelummnya Kecamatan Dau mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Dau secara Optimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada      Tabel 4.1 sebagaimana pada lampiran.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Kecamatan Dau sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths. Weaknesses, Opportunities, Treaths) seperti yang telah diuraikan pada Bab II.

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakaan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh  dan terpadu tentang upaya-upaya  organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan  Kecamatan Dau tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kabupaten Malang 2011-2015 kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dau adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan dan Aset serta Kesejahteraan Sosial, untuk lebih jelasnya visi misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat Tabel 4.2 sebagaimana  pada lampiran.

BAB  V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN AKTIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif di Kecamatan Dau disajikan dengan menggunakan matrik.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1  pada lampiran.

BAB  VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DAU YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Kecamatan Dau yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disajikan dengan menggunakan matrik.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.1  pada lampiran.


BAB  VII

P E N U T U P

Rencana Strategis  merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis  Kecamatan Dau 2011 – 2015 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJM Pemerintah Kabupaten Malang Tahun  2011 – 2015.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kecamatan Dau ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di  Kecamatan Dau.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

Wisata Petik Jeruk

Agrowisata Petik Jeruk, merupakan tempat wisata untuk keluarga, pelajar dan mahasiswa. Lokasi sekitar 8 kilometer dari jalan utama menuju kota Batu, tepatnya ke selatan dari Taman Rekreasi Sengkaling.  Anda  akan mendapatkan tempat yang tidak kalah keindahannya dengan tempat rekreasi agro lainnya. Lebih alami, kental dengan aroma desa dan berbeda dengan agrowisata lain yang cenderung sudah ditata modern. Tepatnya di desa Selorejo, Kecamatan Dau Kabupaten Malang.  Anda akan dimanjakan dengan area kebun jeruk seluas 240 hektar. Dengan hanya membayar tiket masuk 10.000 anda dapat makan buah jeruk ditempat maksimal 4 buah. Dan untuk dibawa pulang anda dapat membeli dengan harga yang terjangkau, hanya dengan 5 ribu untuk satu kilogram jeruk. Wisata petik jeruk menawarkan buah jeruk jenis baby dan dikembangkan juga jeruk keprok

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

Wisata Agro

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

Wisata Bedengan

Bedengan merupakan Camping Ground dan wisata pendidikan dengan memperkenalkan pohon pinus sebagai sarana untuk melakukan kegiatan, sekaligus aliran sungai yang diperoleh dari sumber mata air yang masih jernih dan bersih.Bedengan juga sering digunakan untuk area Out Bond oleh sebagian pengunjung yang datang ke sana.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

Musium Zoologi

Museum Zoologi

Museum Zoologi “Frater Vianney BHK” di Jalan Karang Widoro, Malang, memiliki ratusan spesimen konkologi, ilmu hewan kerang- kerangan darat dan laut, serta herpetologi (ilmu tentang biologi ular) dalam keadaan sudah terklasifikasi lengkap. Koleksi yang tergolong langka, bahkan bisa jadi satu-satunya di Indonesia ini, disiapkan museum untuk dikunjungi dan dipelajari oleh pelajar atau masyarakat umum.

Direktur Museum Zoologi (ilmu hewan) Frater M Clemens hari Sabtu (29/07/2006) di Malang menjelaskan, ratusan koleksi museum itu adalah gabungan dari koleksi almarhum gurunya, Frater Vianney. Dia adalah seorang agamawan Katolik berkebangsaan Belanda yang sudah bertugas di Indonesia sejak tahun 1960-an. Koleksi itu ditambah koleksi Clemens sendiri yang adalah murid Vianney.

Koleksi itu meliputi seluruhnya atau 80 famili hewan Mollusca (hewan avertebrata bertubuh lunak) yang ada di Indonesia. Ada ratusan spesimen (bahan koleksi individu tunggal atau beberapa individu) yang sudah teridentifikasi dengan baik oleh kedua orang tersebut. Disumbangkan ke PT

Setelah sebagian koleksi disumbangkan ke perguruan tinggi, Clemens melanjutkan, sejak tahun 1998 koleksi yang terpisah di Malang dan Flores (NTT) berhasil dikumpulkan kembali kemudian mendapat tempat penyimpanan dan gedung yang memadai.

“Setiap tahun ratusan hingga seribuan siswa telah diundang atau datang sendiri berkaryawisata di museum kami. Kami menyelenggarakan paket pembelajaran untuk siswa SMP atau madrasah. Tahun ini saja terhitung sudah 1.500 siswa belajar ke museum,” kata pengelola museum Denise Resianini yang mendampingi Frater Clemens.

Museum kemudian bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam memamerkan isi museum dan menyelenggarakan sekolah pembelajaran, termasuk untuk 42 guru biologi SMP dan MTs se-Jatim, Sabtu (5/8/2006).

“Tidak banyak disadari bahwa keluarga kerang-kerangan adalah kelompok fauna penting dalam rantai makanan. Meski perannya dalam ekologi belum banyak diketahui, kerang bisa menjadi indikator pencemaran suatu kawasan perairan. Kerang-kerangan sangat tahan pencemaran. Jika kerang sudah mati, kondisi pencemaran sudah sangat buruk,” kata Denise.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

Pusat Penyelamatan Satwa

P-Wec : (Petungsewu Wildlife Education Center), Lokasi di Desa Petungsewu, dengan Program  Paket Edukasi Nature dan Wildlife Conservation yaitu paket pendidikan tentang pendekatan permainan dan petualangan, Program Out Bond merupakan pelatihan yang koprehensif yang meliputi  materi leadhership, tim work building, konservasi alam dan pemecahan masalah, River Expedition/ekosistem sungai, Tour d’ Jungle /ekosistem hutan, Bird Watching/Pengamatan burung dialam bebas, Outing dan Meeting, Famili Gatthering untuk membentuk kebersamaan  Fasilitas Asrama, Balai Pertemuan Balai makan, makakan tradisionil yang sehat,

Telp.0341 7040564 Email:Info@p-wec.com

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *